Pendiriannya didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mendirikan bank yang dapat mengelola keuangan negara yang baru merdeka dan membantu membangun ekonomi nasional. Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengatakan revisi UU Wantimpres "tidak ada urgensinya sama sekali" dan jika DPR hanya menguba